Tulisan Hirono – Quo Vadis GMIH

Quo Vadis GMIH
“GMIH ada dimana-mana tetapi tidak dibawah kemana-mana” (Pdt. L. Duan STh)

Gereja Masehi Injili di Halmahera yang berdiri pada Tahun 1949 tapat pada tanggal 6 Juni melalui sidang proto sinode yang dilakukan di Tobelo tentu punya hakekat kemandirian dari hidup berorganisasi yang tumbuh dan berkembang di tanah Halmahera, dan sudah banyak mengalami masalah dari berbagai sisi kehidupan bergereja dan bermasyarakat ( kehidupan sosial) . Gereja adalah sarana religius dari pandangan para tokoh-tokoh agama dan sebagai pangkal moral manusia. Jika gereja adalah pangkal religiusitas manusia, maka gereja seharusnya memiliki daya pikat dan mampu menampakan aroma harmonisasi dalam waktu dan ruangnya baik dalam kehidupan uamat dan masyarakat sekitar.
Marcus Tullius Cicero 106-43 SM. Mengatakan Salus Populi Suprema Lex Esto (Keslamatan atau kesejahtraan warga negara adalah hukum tertinggi). Sadar atau tidak sadar, prinsip inilah yang harus dipegang oleh para pemangku jabatan sinode dan pemerintaah dalam menjawab permasalahan yang timbul di tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Gonjang ganjing yang terjadi di Gereja Masehi Injili di Halmahera perlu dilihat sebgai pergumulan bersama dari sudut pandang interdisipliner pengetahuan sehingga ini bisa dipandang lebih dekat dimana akar persoalannya.
Gereja dalam hal ini Pimpinan sinode hasil sidang Dorume harus menyadari posisi sebagai pengambil keputusan ditingkat kepemimpinan sinode supaya bisa melihat momentum pemilukada adalah ruang politik yang menggerakan keterlibatan semua elemen masyarakat terlebih khusus umatnya. Mengambil posisis sebagai pangkal moralitas umat diharapkan netral pada posisinya dan mampu menyoroti setiap persoalan yang muncul kepermukaan apabila terjadi kekerasan yang berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.
Jika gereja dalam hal ini kepemimpinan sinode tidak dapat memposisikan diri sebagai pangkal moral umat yang diharapkan dan mau terlibat dalam ranah politik praktis dengan mendukung sala satu kandidat atau mau menjadi badan pengurus partai maka tentu ini akan menjadi pertanyaan disetiap elemen masyarakat yang ada. Ada apa dengan mereka? Apa alasan mereka mau terlibat secara terang-terangan di momen politik praktis?
Bukankah lembaga keumatan yang dipimpin punya kode etik yang rentan terhadap citra mereka jika terlibat dalam momentum itu bahkan kedudukan mereka disorot oleh karena politik praktis bukan ruang mereka, bahkan tanpa ditulis pun mereka telah mengetahuinya. Maka sangat mengherankan jika mereka dengan tanpa merasa bersalah terlibat secara langsung di arena politik praktis.
Jika ini dilakukan untuk kepentingan diri, maka etika kekristenan kita diabaikan oleh karena perebutan kekuasaan maka dapat dikatakan menduduki kepemimpinan sinode sebagai ajang prestasi untuk memuluskan hasrat kekuasaan yang sama seperti politisi ala machiavelli yang nampak diberbagai daerah bahkan sampai di pusat, bahkan banyak politisi menghalalkan segala cara demi meraih kedudukan tanpa merasa bersalah. Bahkan ini juga terjadi dalam agenda-agenda sidang sinode dari priode ke priode di Gereja Masehi Injili di Halmahera, memilih ketua sinode pun harus dilakukan lobi-lobi.

Pemilihan Gubernur Maluku utara telah menunjukan betapa ironis kehidupan berdemokrasi kita. Fakta menunjukan ada banyak kenjanggalan dalam proses Pemilukada di Maluku utara pada 1 Juli 2013 yang lalu. Kenjanggalan yang membingungkan masyarakat secara nyata ialah banyaknya janji-janji kejujuran, dan banyaknya iklan yang menunjukan keiklasan, dengan mendengungkan perdamaian mengungkap kepalsuan tanpa basa –basi tanpa ragu bahkan tanpa dosa. Money Politik adalah hasil kejanggalan itu.
Realita ini berimbas pada kehidupan keseharian masyarakat dan membekas dalam pikiran orang-orang yang terlibat dari proses pemilihan Gubernur di Maluku Utara dan sekitarnya. Intrumen perebutan kekuasaan seperti yang dipraktekan di Pemilukada Maluku Utara ialah hal yang tidak diharapkan oleh masyarakat tetapi itu dipraktekan demi kekuasaan yang dimaksudkan. Money politik terjadi dengan terang-terangan yang disorot oleh banyak media bahkan oleh lemaga-lembaga penelitian. Hal ini tidak menjadi asing karena telah berulang-ulang dipraktekan oleh kandidat-kandidat yang bertarung dari setiap pemilukada di Maluku Utara.
Jadi budaya money politik seperti ini bukan ciri khas budaya yang berkembang di Maluku Utara. Tetapi ini dipaksakan oleh mereka yang berkepentingan tanpa memikirkan dampak dari budaya money politik yang disemaikan oleh mereka yang hanya memikirkan diri sendiri dan kekuasaan maka nampak melahirkan kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat, tanpa disadari juga berimbas pada institusi keagamaan.
Realita ini harus diperhatikan oleh Pemerintah yang memiliki tugas dan kewajiban dalam menjawab tuntutan masyarakat guna terjadi kestabilan dalam masyarakat. Ini merupakan amanat langsung dari UUD 1945 sebagai ground norm negara. Berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik ((AAUPB), pemerintah dituntut untuk mampu bekerja aktif melalui organ-organnya agar masalah yang terjadi ditengah masyarakat tidak membawa akibat pada kestabilan daerah. Inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan yang terjadi di halmahera utara. Masalah yang telah dihasilkan oleh pemilihan gubernur ini harus mampu dicerna sebaik mungkin agar tidak berimbas pada segi-segi kehidupan masyarakat termasuk dilembaga-lembaga keumatan.
Pemerintah seharusnya tidak melakukan intervensi terhadap permasalahan GMIH, selama GMIH masih mampu menanggulanginya agar semua berjalan sesuai koridor masing-masing. Ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak punya wewenang terhadap GMIH, pemerintah memiliki wewenang untuk mengintervensi GMIH apabila ada permintaan dari GMIH bahwa GMIH menyatakan tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Dan intervensi dari pemerintah seharusnya memiliki alasan logis agar masalah yang terjadi tidak berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah setempat.
Sidang Sinode Istimewa (SSI) telah membawa polemik dalam permasalahan GMIH. Polemik tersebut berkaitan erat dengan keabsahan dari Sidang Sinode Istmewa itu. Dalam Pasal 32 Point C AD/ART Sinode, tertulis : “Sidang Sinode Istimewa dilakukan apabila terjadi kekosongan kepemimpinan di dalam Badan Pekerja Harian Sinode”. Selain itu ada juga tertulis “Yang dimaksd dengan kekosongan adalah : meninggal dunia dan mengundurkan diri”. Berdasarkan AD/ART sinode tersebut, maka keabsahan dari Sidang Sinode Istimewa harus di pertanyakan kembali. Apakah sah menurut AD/ART Sinode? Ataukah ada unsur lain yang melahirkan Sidang Sinode Istimewa.
AD/ART sinode merupakan “Norma Dasar” Sinode yang menjadi dasar konstitusi Sinode. Ini tentunya membawa konsekuensi yuridis, apabila terjadi pelanggaran terhadap AD/ART sinode, terutama dalam Pasal 32 point c, maka ini sama dengan pelanggaran terhadap dasar konstitusi sinode sehingga SSI yang dilakukan tidak konstitusional dan bisa dikatakan sebagai penghianatan terhadap konstitusi Sinode yang adalah keputusan bersama dari semua utusan jemaat yang diwakilkan pada korwil-korwil (Kordinator Wilayah) sesuai dengan mekanisme organisasi gereja GMIH pada sidang sinode di Loloda desa Dorume.
Maka baik BPHS hasil sidang sinode Dorume dan BPHS versi SSI haruslah sadar posisi terhadap amanat konstitusi GMIH yang dihasilkan secara legal di Dorume pada tahun 2012. Dan disadari bahwa SSI bukanlah jalan keluar yang diharapkan. Harapan warga jemaat tidaklah sama dengan harapan segelintir orang yang mengatasnamakan utusan jemaat yang dikumandangkan pada saat mereka melaksanakan SSI yang inkonstitusional, dan bukan solusi.
Jika BPHS Sidang sinode Dorume telah menyadari semua polemik ini berasal maka sudah saatnya memohon ampunan terhadap kesalahan yang dibuat tanpa mempedulikan etika-etika kepemimpinan kekristenan maka mengundurkan diri adalah sikap etis dan patut dilakukan.
Pemerintah sebagai abdi masyarakat, seharusnya mengabdikan diri pada masyarakat tanpa harus mencampuri urusan-urusan keagamaan mereka dengan melakukan intervensi terhadap pihak-pihak terkait pada persoalan ini, sehingga tidak muncul diskriminasi pada pihak lain. Jika persoalan ini di intervensi oleh pemerintah setempat maka rekonsiliasi antar kedua belah pihak yang berpolemik tidak akan tercapai malah menambah persoalan ini berkepanjangan, bahkan hubungan mereka ibarat hubungan genjatan senjata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s